Budiawan, "Ekonomi Indonesia Sedang Sakit"

JAKARTA, (PRLM).- Kebijakan ekonomi pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yang akan segera berakhir kembali dikritik. Menurut Rektor Universitas Kwik Kian Gie School of Business Anthony Budiawan, ekonomi Indonesia saat ini sedang sakit.

"Ekonomi Indonesia sedang mengalami kemunduran atau tepatnya sedang dalam kondisi sakit. Hal itu terlihat dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mulai melambat, secara total pertumbuhan ekonomi kita pada semerter I 2014 ini hanya 5,17 persen turun cukup signifikan dari pertumbuhan tahun 2013 yang mencapai 5,78 persen," ucapnya alam diskusi yang digelar Gerakan Masyarakat Penerus Bung Karno (GMP Bung Karno), di Jakarta, Rabu (17/9/2014).

Menurut dia, hal ini terjadi disebabkan, karena pembangunan ekonomi Indonesia selama sepuluh tahun terakhir ini tergantung dari industri komiditas khususnya batubara, karet dan kelapa sait. Pada 2011, total ekspor ketiga jenis komoditas ini mencapai hampir 40 persen.

"Apabila tidak ada perubahan kebijakan ekonomi yang cukup mendasar, dapat dipastikan tren penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih akan berlanjut untuk jangka waktu yang cukup panjang," ujarnya.

Untuk itu, Anthony Budiawan, menyarankan agar pemerintahan terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla lebih fokus kepada pembangunan industri. Menurut dia, pemerintah harus mempunyai peta jalan pembangunan industri yang memuat perencanaan pembangunan industri prioritas.

"Apabila kita tidak mempunyai peta jalan pembangunan industri maka pembangunan ekonomi tidak terencana sehingga dapat mengakibaykan pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk beberapa tahun kedepan jauh di bawah 5 persen, bias diantara 3 persen-4,5 persen," ujarnya.

Namun, Anthony menuturkan pihaknya belum pernah mendengar Presiden mendatang Jokowi membicarakan strategi khusus meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui pembangunan dan kebijakan industri. Dalam pertemuan dengan Presiden SBY beberapa waktu lalu di Bali, hanya dimanfaatkan membicarakan polemik subsidi BBM.

"Jokowi-SBY hanya bahas subsidi, nggak bicara ekonomi gimana meningkatkan ke depan. Apakah kebijakan SBY masih dipakai oleh Jokowi. Padahal pembangunan ekonomi satu-satunya cara meningkatkan kesejahteraan rakyat," katanya.

Selain itu, kata dia, pemerintah harus berani memberlakukan kebijakan untuk memperbesar ruang fiskal. Namun, kata dia, caranya bukan dengan cara pemotongan subsidi tapi bisa juga dengan peningkatan penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN).

"Sebetulnya kita bisa tingkatkan PPN untuk perluas ruang fiskal, dari 10 persen jadi 20 persen bisa dapat Rp 125 triliun. Itu juga pilihan, kalau nggak mau beli ya sudah. PPN nggak terpengaruh inflasi," tuturnya. (Miradin Syahbana Rizky/A-147)***

sumber:pikiran-rakyat.com